🎫 Bantuan Yang Disalurkan Oleh Pemerintah Daerah Masih Belum Merata At me a similar situation. Is ready to help.

Hai, Lily S Terima kasih sudah bertanya di Roboguru. Kakak bantu jawab ya. Jawaban untuk soal ini adalah B. Untuk memahami alasannya, mari simak pembahasan berikut. Sinonim merupakan suatu bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Sinonim adalah persamaan makna, bukan persamaan kata. Suatu kata, bersinonim dengan kata lain apabila dalam kalimat yang sama, kata-kata tersebut dapat saling menggantikan. Kata "mengutamakan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah menjadikan memandang dan sebagainya utama; menganggap lebih penting perlu; mementingkan; mendahulukan; menitikberatkan. Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata mengutamakan adalah mementingkan, memerlukan, memprioritaskan, mendahulukan. Berdasarkan penjelasan di atas, sinonim atau persamaan makna kata "mengutamakan" dari bagian teks eksposisi di atas adalah mendahulukan. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah B. Semoga dapat membantu, ya

JAKARTA, - Enam bulan sudah pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Namun, sejak kasus pertama virus corona di Tanah Air diumumkan pada 2 Maret 2020, penularan masih terjadi hingga saat ini. Meski belum membuahkan hasil yang signifikan, pemerintah masih mengupayakan menekan laju penularan virus corona. Tak hanya itu, selama enam bulan terakhir pemerintah juga terus berupaya meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak juga 6 Bulan Pandemi Covid-19 Catatan tentang PSBB dan Penerapan Protokol Kesehatan... Berbagai bantuan dan subsidi pun digulirkan. Bantuan serta subsidi itu menyasar berbagai kalangan, mulai dari pengangguran, karyawan swasta, pelaku usaha kecil dan mikro UMKM, aparatur sipil negara ASN, bahkan murid dan mahasiswa. Bantuan ini juga diharapkan dapat mendongkrak perekonomian yang tumbuh minus 5,32 persen pada kuartal II 2020 kemarin. Berikut berbagai bantuan yang dikucurkan pemerintah selama enam bulan masa pandemi Covid-19 1. Bantuan sembako Paket sembako menjadi salah satu bantuan yang diberikan pemerintah di masa awal pandemi Covid-19. Sekitar awal April, Presiden Joko Widodo mengumumkan pemberian bantuan tersebut bagi warga DKI Jakarta dan wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi Jabodetabek. Untuk di DKI Jakarta, paket sembako diberikan kepada 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta keluarga. Setiap paket sembako bernilai Rp Baca juga 10 Juta Penerima PKH Akan Mendapat Bansos Beras dari Pemerintah Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pemberian bantuan kepada warga DKI ini mencapai Rp 2,2 triliun. Sementara, bagi wilayah Bodetabek, bansos sembako disalurkan ke 1,6 juta jiwa atau keluarga. Nilai paket sembako yang diterima warga Bodetabek sama dengan warga Ibu Kota, yakni Rp per bulan. Total angaran pemerintah untuk bantuan warga Bodetanek sebesar Rp 1 triliun. Dengan demikian, total ada 4,2 juta warga di Jabodetabek yang mendapat bansos sembako ini. Semula, pemerintah berencana memberikan bantuan ini hanya selama tiga bulan, yakni April, Mei, dan Juni. Namun, belakangan, program bantuan ini diperpanjang sampai Desember 2020. Akan tetapi, nilai sembakonya berkurang menjadi Rp per bulan. Baca juga Upaya Pemerintah Tanggulangi Kemiskinan akibat Pandemi Covid-19, dari Bansos hingga Subsidi bagi UMKM Sulitnya Penyaluran Bantuan Sosial di Mateng, Warga Tunggu Bantuan BLT Berjam-Jam di Desa 2. Bantuan langsung tunai Sama dengan bantuan sembako, bantuan langsung tunai BLT juga dikucurkan sejak awal pandemi Covid-19 terjadi di Tanah Air. Bedanya, bantuan ini diberikan dalam bentuk uang tunai dan menyasar warga di luar wilayah Jabodetabek. Penerima bantuan ini mendapat dana tunai sevesar Rp selama 3 bulan, yakni April, Mei, dan Juni. Belakangan, program ini diperpanjang hingga Desember. Namun, nilai uang tunai yang diterima berkurang jadi Rp Baca juga BLT Dana Desa Dinilai Ampuh Menurunkan Angka Kemiskinan Menteri Sosial Juliari Batubara menyebutkan, bantuan ini diberikan kepada semua keluarga yang tercatat dalam data terpadu Kementerian Sosial. Syaratnya, keluarga tersebut belum menerima bansos lain seperti Program Keluarga Harapan PKH, Bantuan Pangan Nontunai, ataupun Kartu Prakerja. Selain mengandalkan data Kemensos, pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Bantuan disalurkan melalui transfer ke rekening masing-masing penerima atau lewat PT Pos Indonesia. Berdasarkan keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani, setidaknya ada 9 juta keluarga yang mendapatkan batuan tersebut. Baca juga 10 Juta Penerima PKH Akan Mendapat Bansos Beras dari Pemerintah 3. BLT dana desa Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT mengalihkan sebagian anggaran dana desa sebagai bantuan langsung tunai. BLT Dana Desa ini disalurkan dalam dua gelombang. Setiap gelombang terdiri dari 3 tahapan. Gelombang pertama diberikan pada bulan April tahap I, Mei tahap II, dan Juni tahap III. Setiap bulannya, masing-masing keluarga penerima manfaat KPM mendapatkan dana senilai Rp Baca juga Jokowi Sebut Dana Desa 2021 Rp 796,3 Triliun dengan 7 Fokus Kebijakan Sementara itu, gelombang kedua diberikan pada bulan Juli tahap IV, Agustus tahap V, dan September tahap VI. Jumlah bantuan yang diterima lebih rendah dari gelombang pertama, yakni Rp per bulan. Penyaluran BLT Dana Desa tahap I telah direalisasikan oleh desa yang menyasar sebanyak KPM. Total dana yang disalurkan sebagai BLT berjumlah Rp 4,69 Triliun. Pada tahap II, sebanyak desa telah menyalurkan BLT Dana Desa sebesar Rp 4,05 triliun untuk KPM. Kemudian, pada tahap III, terdapat desa yang mengucurkan BLT Dana Desa ke KPM dan dengan total bantuan Rp 2,07 triliun. Penyaluran tahap IV telah direalisasikan oleh 645 desa yang menyasar KPM dengan dana sebesar Rp 17,55 miliar. Baca juga Mendes Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa Pixaby Ilustrasi 4. Insentif tarif listrik Selain bantuan sembako dan uang tunai, pemerintah juga memberikan insentif tarif listrik pelanggan yang terdampak pandemi Covid-19. Insentif ini berupa pembebasan tagihan, diskon listrik, penghapusan biaya minimum, dan penghapusan abonemen. Insentif berupa pembebasan dan diskon tagihan listrik diperuntukkan bagi pelanggan golongan rumah tangga 450 VA dan 900 VA subsidi. Baca juga Jokowi Umumkan Pembebasan dan Diskon Tarif Listrik, Ini Rinciannya Semula, stimulus ini hanya diberlakukan selama April, Mei dan Juni. Namun, bantuan insentif ini kemudian diperpanjang hingga akhir tahun setelah melihat dampak pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir. Berdasarkan data pemerintah, total ada sekitar 24,16 juta pelanggan 450 VA dan 7,72 juta pelanggan 900 VA yang menerima insentif ini. Pemerintah juga memutuskan untuk memperluas jangkauan program bantuan ini hingga mencakup pelaku usaha UMKM. Kalangan ini mendapat keringanan tagihan listrik yakni 900 VA bisnis dan 900 VA industri. Total anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program insentif listrik mencapai Rp 15,39 triliun. Baca juga Simak, Ini 7 Golongan yang Mendapatkan Penurunan Tarif Listrik dari Pemerintah 5. Kartu Prakerja Program Kartu Prakerja dirilis pemerintah pada pertengahan April 2020. Program ini diperuntukkan bagi karyawan yang terkena PHK, pengangguran, atau pelaku UMKM yang usahanya terdampak pandemi Covid-19. Peserta program Kartu Prakerja mendapat bantuan insentif total Rp Jumlah tersebut terdiri dari 3 bagian. Pertama, insentif Rp digunakan untuk membayar pelatihan daring. Insentif tersebut tak dapat dicairkan dan hanya bisa digunakan untuk membayar biaya insentif pasca-penuntasan pelatihan sebesar Rp per bulan. Insentif ini dikucurkan selama 4 bulan sehingga setiap peserta mendapat Rp Ketiga, insentif pasca-pengisian survei evaluasi pelatihan sebanyak Rp Peserta yang sudah selesai mengikuti pelatihan diminta untuk mengisi survei sebanyak 3 kali sehingga total insentif yang didapat Rp Adapun pelatihan daring Kartu Prakerja awalnya melibatkan 8 mitra pemerintah dengan lebih dari jenis pelatihan. Baca juga Gaji Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Capai Rp 77,5 Juta, Ini Rinciannya... 6. Subsidi gaji karyawan Pemerintah juga menggulirkan bantuan subsidi gaji bagi karyawan swasta dan pegawai honorer. Karyawan yang mendapat subsidi ini adalah mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Penerima subsidi gaji akan menerima bantuan Rp per bulan selama 4 bulan. Bantuan disalurkan setiap 2 bulan sekali, atau setiap penyalurannya sebesar Rp 1,2 juta. Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program bantuan ini sebesar Rp 37,7 triliun. Baca juga Penerima Bertambah, Anggaran Bantuan Karyawan Naik Jadi Rp 37,7 Triliun Sampai saat ini, pemerintah telah mengantongi 12 juta rekening calon penerima bantuan subsidi gaji. Pemerintah pun meminta perusahaan pemberi kerja proaktif menyampaikan data nomor rekening karyawan penerima bantuan. Penyaluran Dana Bergulir Untuk Koperasi Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka Jakarta 23/ DOK. LPDB-KUMKM 7. BLT UMKM Bantuan langsung tunai secara khusus juga diberikan pemerintah kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Besaran BLT yang disalurkan kepada setiap pelaku UMKM yakni Rp Rp 2,4 juta. Dana disalurkan dalam satu kali transfer, langsung ke rekening pelaku UMKM yang terdata. Pemerintah pun menunjuk Bank Rakyat Indonesia BRI dan Bank Negara Indonesia BNI untuk menyalurkan bantuan. Baca juga Terkait Bantuan untuk UMKM, Sandiaga Kami Tunggu Eksekusi Pemerintah Program ini diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Senin 24/8/2020. Pada hari peluncurannya, BLT UMKM sudah disalurkan kepada 1 juta pelaku UMKM. Ke depan, bantuan akan terus dibagikan secara bertahap kepada 12 juta pelaku UMKM. Anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk program ini mencapai Rp 22 triliun. 8. Bantuan pulsa ASN Baru-baru ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan Kemenkeu memutuskan memberikan tunjangan pulsa bagi Aparatur Sipil Negara ASN. Besaran tunjangan berkisar antara Rp Bantuan ini diberikan untuk menunjang ASN bekerja dari rumah atau work from home WFH. Bantuan Rp per bulan diberikan kepada pejabat setingkat eselon II/yang setara ke bawah. Sedangkan pejabat setingkat eselon I dan II/yang setara akan menerima tunjangan sebesar Rp per bulan. Baca juga Kritik Subsidi Pulsa untuk ASN, Pengamat Sudah Terlalu Banyak Tunjangan! Tunjangan ini diberikan setiap bulannya selama September hingga Desember 2020. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 394/ yang ditetapkan pada 31 Agustus 2020. Melalui kebijakan itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan subsidi pulsa kepada mahasiswa kampus yang dinaungi kementerian/lembaga sebesar Rp setiap bulannya selama 4 bulan. 9. Kuota gratis Pemerintah juga memberikan bantuan paket data kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama masa Pembelajaran Jarak Jauh PJJ. Bantuan ini akan disalurkan selama 4 bulan ke depan, terhitung mulai September-Desember 2020. Siswa atau pelajar akan mendapat subsidi kuota sebesar 35 GB per bulan. Sementara, besaran kuota yang didapat oleh kelompok guru adalah 42 GB per bulan. Mahasiswa dan dosen juga tak luput mendapat bantuan jenis ini. Mereka akan mendapat subsidi paket data sebesar 50 GB per bulannya. Baca juga Mahasiswa dan Pelajar di Kaltim Dapat Paket Data Internet Gratis Selama 6 Bulan Dok. Febri - Renjana Pictures Penerima Bantuan Sosial Tunai Di Kabupaten Kulonprogo Efektivitas bantuan pemerintah Meski berbagai bantuan telah digulirkan, banyak di antara masyarakat yang ekonominya belum pulih sejak pandemi. Bahkan, sejumlah pejabat negara dan pengamat memprediksi Indonesia akan mengalami resesi di kuartal III tahun ini. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyebutkan, beragam bantuan dan subsidi yang dikucurkan pemerintah menjadi tak efektif untuk mendongkrak perekonomian. Hal ini disebabkan oleh 3 hal. Pertama, terus bertambahnya masyarakat berpenghasilan rendah selama pandemi. Akibat banyaknya PHK dan UMKM yang gulung tikar, kalangan yang dulu sejahtera kini jadi turun kelas. Baca juga Enam Bulan Pandemi Covid-19, Orang Positif dan Meninggal Kedua, daya beli masyarakat yang turun drastis. Kalangan bawah tak lagi punya kemampuan untuk membeli, sementara kelas menengah atas menahan diri untuk konsumsi. Ketiga, pola penyaluran bantuan yang cemderung tak continue. Beberapa bantuan seperti BLT misalnya, 3 bulan pertama besarannya mencapai Rp namun setelahnya jumlah itu berkurang hingga setengah. "Kalau kita lihat secara keseluruhan ya belum efektif sebagai jaring pengaman sosial untuk memperkuat daya beli masyarakat secara keseluruhan. Meskipun bantuan itu jumlahnya sudah cukup besar," kata Trubus kepada Rabu 2/9/2020. Bantuan dan subsidi yang diberikan pemerintah pun dinilai belum merata mencakup seluruh kalangan masyarakat. Trubus mencontohkan bantuan subsidi gaji bagi karyawan yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan. Bantuan ini hanya bisa didapat oleh karyawan yang terdaftar di BPJS Ksetenagakerjaan. Baca juga Program Subsidi Gaji Karyawan Dinilai Tak Efektif Jangkau Seluruh Pekerja Sementara, kata Trubus, karyawan yang tak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan jumlahnya jauh lebih besar. Misalnya karyawan bengkel, karyawan industri rumahan, kecil kemungkinan mereka terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Belum lagi warga desa dan masyarakat hutan. Banyak di antara mereka yang belakangan pergi ke kota membawa cangkul hingga peralatan lainnya untuk mencari penghasilan. Terkait bantuan tunjangan pulsa bagi ASN, Trubus menilai program ini kurang tepat. Sebab, tak seperti sektor swasta yang banyak tumbang, selama pandemi, penghasilan ASN tetap dan tidak akan berkurang. Apalagi, pejabat eselon kementerian/lembaga yang notabene penghasilannya sudah besar. Baca juga Tak Dapat Bantuan Pemerintah dari Subsidi Gaji hingga BLT, Ini yang Perlu Anda Cek Bantuan dan subsidi yang digulirkan pemerintah pun dinilai hanya berjangka pendek. Padahal, pandemi Covid-19 menimbulkan dampak jangka panjang yang membutuhkan dana begitu besar. Pemerintah pun dinilai kelabakan dalam mengatasi persoalan ekonomi akibat pandemi. "Pada akhirnya pemerintah jadi keteteran anggaran. Banyak yang harus dikeluarkan sementara ini jangkanya jangka panjang," ujar Trubus. "Pemerintah sampai hari ini bingung, gagap karena andalannya cuma APBN. APBN itu lama-lama habis," tuturnya. Trubus pun khawatir, jika daya beli masyarakat tak kunjung bisa ditingkatkan, ke depan pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan kembali minus. Bahkan, jika demikian, bukan tidak mungkin terjadi situasi kemiskinan ekstrem. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

sepertibantuan khusus bahan pokok sembako akan diberikan setiap bulan kepada 1,2 juta keluarga di dki jakarta yang bernilai rp600.000,00 selama 3 bulan, bantuan sosial tunai kepada 9 juta keluarga di luar jabodetabek sebesar rp600.000,00 diberikan setiap bulannya selama 3 bulan, pembebasan tarif listrik 450 va dan diskon tarif listrik untuk 900

^{Jakarta - Pemerintah sudah menargetkan sebanyak 8,3 huta bantuan sosial harus diserahkan sebelum Lebaran tahun ini. Namun, masih banyak yang menilai bantuan sosial tersebut belum terasa di berbagai daerah di Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial, Harry Hikmat mengatakan dari sisi penyaluran memang Kemensos melakukannya secara bertahap. Seperti contoh sembako untuk wilayah Jabodetabek itu sudah masuk ke tahap ke tiga. Tetapi untuk Bantuan Sosial Tunai BST itu tahap pertama dan memang bertahap menyalurkannya."Jadi kalau dari Kemensos memang bantuan itu belum merata, tapi kan bantuan tidak hanya dari Kemensos, ada juga bansos yang lain. Itu juga termasuk BLT yang baru sekitar 15%," ucap Harry saat ditemui di bilangan Kalibata, Jakarta 20/7/2020. Lebih lanjut dirinya mengatakan sama halnya dengan BLT, BST juga nampak. Namun, Harry memastikan Kemensos akan mulai mempercepat penyaluran pada minggu ini, sehingga ada langkah-langkah percepatan agar BLT dapat tersalurkan dengan ke daerah non-Jabodetabek."BST itu sekitar 25%, Menteri Kemensos atas Instruksi Presiden sudah menentukan langkah-langkah percepatan tersebut, agar segera bergerak untuk bisa mencapai 100% terutama yang perluasan yang mencapai 9 juta keluarga penerima manfaat," ungkap sisi lain, Harry juga mengatakan pada unit kerjanya Dirjen Rehsos telah bergerak cepat untuk merespons dampak COVID-19 bagi 5 klaster rehabilitasi sosial, di antaranya penyandang disabilitas, lanjut usia, korban penyalahgunaan Napza serta tuna sosial dan korban perdagangan 4 April yang lalu, bantuan sosial kepada 5 klaster Rehabilitasi Sosial tersebut sebanyak paket bantuan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial LKS untuk anak baik di LKS maupun Rehabilitasi Sosial. Selain itu sembako juga diberikan kepada penyandang disabilitas."Untuk klaster lanjut usia, sebanyak paket bansos sembako dan bansos tunai sudah disalurkan. Sedangkan untuk korban penyalahgunaan napza dan juga 509 paket untuk tuna sosial dan korban perdagangan orang," pungkas Harry. mul/mpr} ^{Bantuanlain yang masih disalurkan pemerintah adalah Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) alias Kartu Sembako. Adapun indeks bantuan sembako ditetapkan sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk setiap} JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah mendesak pemerintah memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial kepada warga terdampak wabah Covid-19. Wakil Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin menyebutkan banyak keluhan di daerah atas distribusi bansos bagi korban wabah virus Corona yang dinilai tidak meminta pemerintah pusat, Kementerian Sosial dan kementerian terkait segera memperbaiki hal tersebut. Termasuk menetapkan aturan yang jelas dan pasti bagi penerima bantuan dan bagaimana teknis pelaksanaannya. “Hendaknya ke depan tidak ada lagi keluhan-keluhan dari masyarakat, ada yang dapat, ada yang tidak, padahal menurut mereka, mereka berhak,” ungkap Sultan, Rabu 29/4/2020. Keluhan penyaluran bantuan sosial bagi korban wabah virus Corona menurut Sultan seharusnya tidak perlu terjadi. Keluhan mestinya tidak ada, jika ada kesamaan data antara pemerintah pusat dan aparatur pemerintah daerah sampai tingkat kelurahan bahkan RW dan RT. "Perlu parameter yang baku dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian tidak muncul persoalan di lapangan terutama di tingkat grassroot,” tegasnya. Sultan juga mengharapkan agar secepatnya dilakukan sinkronisasi kebijakan sehingga tidak ada lagi polemik, perbedaan pendapat dan perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Sultan terkait perbedaan persepsi yang terjadi di beberapa daerah akhir-akhir ini.“Intinya cepat koordinasi, duduk bersama dan selesaikan perbedaan secepatnya. Bikin parameter yang jelas dan sosialisasikan pada masyarakat luas,” itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah melakukan pemutakhiran data penerima bansos. Pemutakhiran data penerima bantuan sosial sangat diperlukan agar penyaluran program perlindungan sosial terkait pandemi virus Corona tepat sasaran."Dari sejak awal, Komisi VIII sudah mengingatkan agar pendistribusian program perlindungan sosial ini dilakukan dengan penerima yang tepat sasaran," ujar Ace melalui pesan singkatnya,Sebelumnya salah satu Bupati di Bolaang Mongondow Timur dan sejumlah kepala desa di Jawa Barat ramai menjadi perbincangan di media sosial. Mereka merasa kebijakan penyaluran bantuan pemerintah kurang jelas dan kurang cepat. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam Berikutdaftar bantuan yang dikucurkan pemerintah selama pandemi: 1. Bantuan sembako Bantuan sosial berupa paket sembako dikucurkan sejak awal pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia pada Maret. Bantuan ini diberikan bagi warga di DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi.

JAKARTA, - Menteri Sosial Juliari Batubara menyerahkan teknis aturan jika ada warga tak mampu yang tak kebagian jatah bantuan sosial dari pemerintah pusat. Juliari menyadari, bansos yang disalurkan pemerintah untuk mengatasi dampak ekonomi dari pandemi virus corona Covid-19 itu berpotensi tak tersalurkan merata saat pendistribusian di lapangan. "Sudah pasti ada yang tidak terima. Makanya penyelesaiannya silahkan pemda atur," kata Juliari kepada wartawan, Senin 27/4/2020.Baca juga Kapolri Instruksikan Polres Siagakan 10 Ton Beras untuk Warga yang Belum Terima Bansos Juliari menambahkan, sejak awal mekanisme pendataan penerima bansos beserta alokasi per kelurahan atau desa diserahkan sepenuhnya kepada daerah. "Kita tidak mengatur hal tersebut, supaya nanti tidak kacau," kata dia. Juliari berpesan kepada Ketua RW atau Kepala Desa untuk memastikan bansos terdistribusi itu, ia juga mengharapkan semangat gotong royong antar warga terkait pembagian bansos ini. "Sebenarnya dibicarakan antarwarga, dipimpin Ketua RW atau Kepala Desa bisa kok. Rakyat kita kan punya semangat gotong royong. Kalau yang sudah dapat bansos, terus dapat lagi, dikasih ke yang belum dapat," kata dia. Baca juga Begini Cara Ajukan Bansos Covid-19 Pemkot Bekasi Saat PSBB Pemerintah membagikan bantuan sosial bagi masyarakat tak mampu untuk mengatasi dampak ekonomi dari virus corona Covid-19. Untuk warga tak mampu Jabodetabek akan mendapat bantuan sembako senilai Rp per bulan selama tiga bulan. Sementara warga tak mampu di luar Jabodetabek akan mendapat bantuan tunai dengan besaran yang sama. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Adajuga bansos sembako dari pemerintah daerah yang disalurkan melalui Bulog saat itu. (JPG) RADARSOLO.ID - Mabes Polri dan Kementerian Sosial (Kemensos) mulai mengusut temuan sembako yang dikubur di Lapangan Serab, Kelurahan Tirtajaya, Kota Depok, Jumat (29/7) lalu.

› Sudah 26 tahun pemerintah pusat memberikan sejumlah kewenangan kepada daerah. Namun, ironisnya, masih banyak daerah yang bergantung pada bantuan pusat untuk memenuhi kebutuhannya. KOMPAS/NINA SUSILOPresiden Joko Widodo menyalami Bupati Sumba Tengah Umbu S Pateduk yang juga Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Apkasi. Kamis 5/7/2018, Presiden bertemu dengan 23 pengurus Apkasi. Pertemuan diawali dengan sesi foto otonomi daerah belum sepenuhnya tercapai. Meski sudah diterapkan selama 26 tahun, banyak daerah yang belum mandiri secara fiskal dan masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Persoalan yang tak kunjung selesai ini menunjukkan fondasi otonomi daerah di Indonesia masih salah satu tujuan penerapan otonomi daerah adalah memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. Selain itu, pengembangan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah. Namun, kenyataannya, masih banyak daerah yang belum mampu membiayai operasional serta pembangunan daerah secara mandiri. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, terdapat tiga provinsi atau 8,82 persen dari 34 provinsi dengan pendapatan asli daerah PAD di bawah 20 persen total anggaran pendapatan daerah. Ini berarti lebih dari 80 persen belanja operasional dan pembangunan dibiayai pemerintah provinsi itu adalah Papua Barat 7,47 persen, Papua 13,84 persen, dan Aceh 19,23 persen. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tiga provinsi itu lebih banyak dibiayai dari dana transfer daerah dan dana desa MAPSPeta Provinsi Papu dan Provinsi Papua jika dilihat dari sisi kapasitas fiskal daerah, terdapat 17 provinsi yang kapasitas fiskalnya masuk kategori rendah dan sangat rendah. Kemudian, ada sembilan provinsi yang masuk kategori tinggi dan sangat tinggi. Sisanya, delapan provinsi masuk kategori sedang.”Ini tentu menjadi sangat ironis mengingat kewenangan telah diberikan kepada daerah, sementara keuangan masih bergantung kepada pemerintah pusat,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam pidato yang dibacakan Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro dalam acara puncak peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-26, Senin 25/4/2022 di Gedung Kemendagri, juga Otonomi Daerah Dinilai Belum OptimalMendagri mengaku prihatin dengan kondisi keuangan daerah yang masih bergantung kepada pemerintah pusat. Hal ini mencerminkan filosofis dari tujuan otonomi daerah belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan setelah 26 tahun tentu menjadi sangat ironis mengingat kewenangan telah diberikan kepada daerah, sementara keuangan masih bergantung kepada pemerintah pusatSecara filosofis, tujuan dilaksanakan otonomi daerah dengan mendelegasikan sebagian kewenangan konkuren adalah untuk menjadikan daerah mencapai kemandirian fiskal dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang dapat meningkatkan PAD serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan karena itu, Mendagri mengimbau daerah-daerah dengan PAD rendah agar melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang ada. Ini penting agar PAD meningkat, bahkan bisa melebihi dana transfer daerah dan dana desa dari pemerintah pusat. Akan tetapi, terobosan dilakukan tanpa melanggar hukum dan norma yang ada serta tidak memberatkan samping itu, Tito mengapresiasi daerah-daerah otonom baru yang justru telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya. Peningkatan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Dengan begitu, Indeks Pembangunan Manusia IPM dapat ditingkatkan dan angka kemiskinan bisa diturunkan. Selain itu, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang A SETYAWANMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian kiri seusai melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani kanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 13/4/2022. Sementara kepada daerah yang kemampuan PAD dan fiskal baik, tetapi skor IPM masih rendah, angka kemiskinan masih cukup tinggi, dan akses infrastruktur belum baik, Tito mengingatkan perlunya evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD telah tepat sasaran, efektif, serta Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD Herman N Suparman juga prihatin dengan persoalan kemandirian fiskal daerah ini yang terus disinggung Mendagri pada setiap perayaan otonomi daerah. Hal ini menunjukkan ada persoalan serius yang harus segera dicari jalan keluarnya karena ketergantungan daerah kepada pusat sudah begitu besar.”Artinya memang kalau melihat kondisi seperti itu, bisa dikatakan fondasi otonomi daerah di Indonesia masih keropos, dalam arti belum bisa benar-benar mandiri,” kondisi itu, KPPOD berpandangan pemerintah daerah perlu melakukan reformasi perpajakan guna meningkatkan PAD. Pemerintah daerah harus mulai memanfaatkan platform digital untuk proses pemungutan pajak dan retribusi yang lebih efektif dan terpisah, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat DPR Junimart Girsang mengatakan, ada tiga kendala yang menyebabkan daerah tidak bisa mandiri, yaitu sumber daya manusia, geografis, dan sumber daya juga Peringati Hari Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Luncurkan Dua Sistem Daring untuk Pemerintah DaerahSaat membentuk daerah otonom baru, pemerintah pusat tak mengevaluasi kesiapan ketiga faktor tersebut secara detail. Alhasil, ketika menjadi daerah otonom, pemimpin daerahnya tak mampu menggenjot itu, menurut Junimart, menjadi akar persoalan ketergantungan pemimpin daerah kepada pusat. Untuk itu, pemerintah pusat harus mengoptimalkan fungsi evaluasi dan pengawasan agar persoalan itu tidak terus berlarut-larut. Perlu pula pemerintah pusat membuat aturan yang tegas dan jelas, misalnya tidak akan memberikan bantuan jika tak ada perbaikan PAD. .

cyqr6rq80a.pages.dev/447

cyqr6rq80a.pages.dev/637

cyqr6rq80a.pages.dev/116

cyqr6rq80a.pages.dev/570

cyqr6rq80a.pages.dev/123

cyqr6rq80a.pages.dev/764

cyqr6rq80a.pages.dev/990

cyqr6rq80a.pages.dev/423

cyqr6rq80a.pages.dev/665

cyqr6rq80a.pages.dev/572

cyqr6rq80a.pages.dev/135

cyqr6rq80a.pages.dev/313

cyqr6rq80a.pages.dev/856

cyqr6rq80a.pages.dev/704

cyqr6rq80a.pages.dev/871

bantuan yang disalurkan oleh pemerintah daerah masih belum merata